RoIP, ‘Senjata’ Teknologi Komunikasi TNI di Perbatasan

Komandan Rayon Militer (Danramil) Sebatik Kapten CHB A.M. Sudirman mencoba mengontak anggota TNI lain melalui ponselnya. Yang menarik, dia melakukan panggilan di smartphone, sementara si penerima panggilan menggunakan Handy Talk (HT).

“Ini pakai RoIP, yang menerima via HT, menggunakan network khusus militer,” ujarnya di sela obrolan bersama rombongan Telkomsel yang mengecek jaringan di Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) pekan ini.

Radio over Internet Protocol (RoIP) yang membantu Sudirman beserta jajarannya bertugas menjaga wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, adalah teknologi untuk sistem komunikasi yang menggandengkan radio ke internet.

“Perlu sinyal bagus karena sangat membutuhkan sekali untuk komunikasi kami bertugas,” sebut Sudirman.

Dijelaskan Kasikom Hubdam VI Mulawarman, Balikpapan Mayor CHB. Achmad Farid, secara sederhana, teknologi ini mengubah informasi audio analog menjadi data dalam bentuk digital yang kemudian disisipkan ke jaringan internet.

Selanjutnya, penyampaian informasi yang berasal dari radio komunikasi, disebarluaskan melalui jaringan internet. Pada sisi penerima, radio penerima mengubah sinyal yang diterimanya dikembalikan ke bentuk sinyal audio analog.

“Kenapa disuntikkan ke radio, karena tidak semua pejabat pakai ponsel, dan gak semua ada jaringan 3G di situ. Kami dihadapkan dengan urgensi, komunikasi di wilayah perbatasan harus lancar dan semua pelaporan harus segera. Dan sejak 2010 itu kami sudah di-support dengan adanya jaringan e-Militer. Nah, bagaimana kami bisa memanfaatkannya,” kata Farid.

Sumber : detik.com

Radio Anti-Sadap 100% Karya Anak Bangsa

Radio Guard. Teknologi ini merupakan teknologi antisadap yang digunakan untuk perangkat komunikasi radio atau HT. Radionya bisa sama, tetapi didalamnya ditambahkan modul dan program anti sadap.

Salah satu teknologi dari Indoguardika Cipta Kreasi (ICK) yang dipamerkan di gelaran Defence and Security Bangkok, 2-5 November 2015, adalah chipmodular bernama Radio Guard (radio komunikasi antisadap) yang bisa digunakan dihandie talkie (HT).

“Teknologi ini merupakan teknologi antisadap yang digunakan untuk perangkat komunikasi radio atau HT,” ujar Sujoko, Research and Production Director ICK, ketika ditemui di sela-sela media briefing ICK di Jakarta.

Menurutnya, dengan menggunakan chip modular ini maka percakapan yang dilakukan dengan HT tidak akan dapat di-intercept oleh pihak lain kendati berada di frekuensi yang sama.

“Dengan mengaktifkan fitur secure, nantinya pihak yang ingin mencuri dengar komunikasi pihak lain maka hanya akan mendengar noise sehingga tidak bisa mendengarkan utuh komunikasi yang terjadi,” tambah Sujoko.

Kendati saat ini masih dalam tahap purwarupa, namun Sujoko berharap nantinya chipmodular ini dapat diproduksi secara massal.

“Saat persiapan sudah siap dan dapat diproduksi secara massal, maka tidak menutup kemungkinan proses produksinya dilakukan di Indonesia karena untuk sekarang proses perakitan masih dilakukan di Inggris,” ungkap Soejoko.

“Chip modular ini diharapkan dapat digunakan untuk komunikasi yang dilakukan aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian,” tutup Sujoko.

***

Radio Anti-Sadap 100% Karya Anak Bangsa Gebrak Indonesia

Salah satu lagi teknologi besutan PT Indoguardika Cipta Kreasi (ICK) yang dipamerkan di Indonesia dalam acara peresmian Pabrik Mesin Sandi di BSD Tangerang Selatan adalah perangkat Radio Guard.

Modul radio komunikasi antisadap yang bisa digunakan di HT (Handie Talkie), dapat digunakan untuk komunikasi yang dilakukan lembaga penegakan hukum, badan intelijen, kepolisian, dan militer.

"Teknologi ini merupakan teknologi antisadap yang digunakan untuk perangkat komunikasi radio atau HT,” ujar Sujoko, Research & Production Director PT ICK kepada awak media di Manufaktur PT ICK Taman Tekno BSD, Tangeran Selatan, Senin (21/12/2015).

Dia menjelaskan, Radio Guard adalah modul radio komunikasi antisadap yang dirancang untuk instalasi plug-in sederhana. Modul ini dapat digunakan untuk sebagian besar radio komunikasi seperti Motorola, Icom, Standar/Vortex, Kenwood dan lain-lain.

"Radio Guard ini dilengkapi dengan sistem enkripsi (antisadap) AES 256-bit dan dapat digunakan ke beberapa bentuk frekuensi seperti HF, VHF, dan UHF," ucap Sujoko.

Menurutnya, dengan menggunakan chip modul ini maka percakapan yang dilakukan dengan HT tidak akan dapat di-intercept oleh pihak lain kendati berada di frekuensi yang sama.

"Dengan mengaktifkan fitur secure, kalau ada pihak yang ingin mencuri mendengar komunikasi pihak lain maka hanya akan mendengar noise sehingga tidak bisa mendengarkan utuh komunikasi yang terjadi," jelas Sujoko.

Keunggulannya sendiri, lanjut dia, dapat diimplementasikan di berbagai jenis radio HF, VHF, dan UHF, mudah dalam proses instalasi, bekerja sempurna melalui repeater radio proses enkripsi dilakukan di sisi klien.

"Untuk jaminan keamananya enkripsi sendiri nanti bisa disimulasikan di coba dengan dua produk kita seperti penyadapan Radio Guard (HT) dan penyadapan ponsel (TrackIT) yang kita lihat ketika disadap apa yang terjadi," pungkas Sujoko.

Mitra Kamtibmas Mabes Polri

Arti dan Makna Logo Mitra Kamtibmas Mabes Polri

ARTI DAN MAKNA

LAMBANG MITRA KAMTIBMAS bernama  SAMITRA SANDYA NATHA bermakna BERMITRA DAN BERSATU MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN PENERANGAN KEPADA MASYARAKAT

PERISAI bermakna Pelindung Masyarakat

OBOR bermakna pemberi suluh dan atau penerangan serta pembimbing bagi masyarakat agar selalu menjaga Kamtibmas dan peningkatan kesadaran hukum.

SAYAP TERKEMBANG bermakna siap bangkit  untuk berkarya  dan membangun

TIGA BINTANG bermakna melambangkan Tribrata, Penegak Keadilan dan Pelindung Masyarakat

WARNA HITAM adalah lambang ketegasan dan tanggung jawab yang bermakna agar Kader Mitra Kamtibmas selalu tegas dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam membantu memelihara Kamtibmas.

WARNA KUNING adalah lambang jiwa besar seoarang Kader Mitra Kamtibmas

ARTI KESELURUHAN DARI LAMBANG

Kemitraan Masyarakat dengan Polri dalam memberikan perlindungan dan penerangan/bimbingan dengan penuh rasa tanggung jawab guna membantu menciptakan KAMTIBMAS yang kondusif.

Designer : Drs. BUDIAWAN (POLDA METRO JAYA)

Apa / Siapa Mitra Kamtibmas?

1. Senkom Mitra Polri

2. Citra Bhayangkara

3. Pokdar Kamtibmas

4.

5.

Senkom Mitra Polri

Senkom Mitra Polri adalah kelompok masyarakat yang ingin berperan dalam membantu menginformasikan dan membantu pengamanan lingkungan disekitarnya atau di mana saja berada serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengamanan swakarsa di lingkungan masing-masing sebagai wujud Bela Negara dengan semangat patriotisme dan nasionalisme dalam wadah NKRI.

Senkom Mitra Polri dibentuk sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UU no 2 tahun 2002 tentang Pamswakarsa. Maka pada tanggal 1 Januari 2004 di Jakarta dibentuklah Senkom Mitra Polri sebagai wadah kelompok sadar kamtibmas oleh anggota mitra kamtibmas Mabes Polri.

Ditindaklanjuti dengan Surat Telegram Kapolri nopol: ST/526/V/2007 tanggal 7 Mei 2007 tentang perintah kepada para Kapolda untuk membina Senkom untuk menjadi mitra Polri sehingga diharapkan dapat berperan serta sebagai anggota Forum Komunikasi Polisi Masyarakat (FKPM) untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang berdampak dapat menjadi sumber gangguan kamtibmas di lingkungan komunitasnya

Sebagai barometer stabilitas politik, pertahanan dan keamanan. Perkembangan kebijakan dan strategi pimpinan Polri tentang Polmas ( Perpolisian masyarakat ) sebagai tindak lanjut dari SKEP KAPOLRI No. Pol. : SKEP / 737 X / 2005. Program ini ditujukan untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat agar masyarakat terdorong / termotivasi bekerjasama dengan kepolisian dalam membantu tugas pokok kepolisian untuk menciptakan kamtibmas ( keamanan dan ketertiban masyarakat ) Sejalan dengan program Polmas, Senkom Mitra Polri adalah wujud dari program multiguna sebagai masyarakat sadar kamtibmas bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas serta mewujudkan partisipasi akan pentingnya arti sinergi antara masyarakat dan aparat.

 Senkom Mitra Polri adalah salah satu lembaga swadaya masyarakat sadar kamtibmas yang didirikan oleh anggota Mitra Kamtibmas Mabes Polri, pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2004 di Jakarta. Lembaga Swadaya Masyarakat ini dibentuk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan bersifat nasional.

Sebagai Mitra Polri, Senkom selalu berkoordinasi dan memberikan informasi kepada aparat berwajib baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun TNI/Polri terhadap adanya gangguan kamtibmas, stabilitas Nasional, dan bencana alam yang dijumpai di manapun anggota Senkom berada.

Jenis Kegiatan

Pemantauan : melakukan pemantauan cuaca, lalu lintas, laporan situasi Kamtibmas, informasi yang menonjol atau informasi yang penting melalui radio pemancar ulang ( HT )

1.   Kerjasama dengan lembaga atau instansi : melakukan kerjasama pelatihan dan sosialisasi yang disediakan lembaga atau instansi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ( SDM ) dalam rangka menumbuhkan motivasi keamanan mandiri serta memacu terciptanya kamtibmas.

2.   Kegiatan sosial masyarakat : antara lain melakukan pelayanan secara langsung dalam penanganan bencana dan kecelakaan, pengamanan pertunjukan dan demonstrasi, serta bantuan komunikasi dan informasi

****

Citra Bhayangkara

Citra Bhayangkara adalah salah satu organisasi Mitra Polri yang sifatnya sukarela. Organisasi ini memiliki visi untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di mana mereka berada, yang secara tidak langsung dapat membantu kinerja Polisi dalam meberikan informasi penting dalam hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban.

Citra Bhayangkara bukan-lah Polisi, maka sebagai anggota harus memahami tugas dan batasannya, sehingga tidak mengambil alih wewenang Polisi. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Citra Bhayangkara dapat dikenakan sanksi hukum yang berlaku.

Tugas dasar adalah:
1. Mendengar (Mau mendengar informasi yang terjadi di masyarakat)
2. Melihat (Memantau informasi yang diterima atau yang anda temukan sendiri)
3. Melapor (Setelah dipastikan, maka laporkan ke Polsek)

*******

Podarkamtibmas

Organisasi Pokdarkamtibmas dibentuk secara Nasional berdasarkan :
SKEP KAPOLRI, No : SKEP/661/XI/1992 ; Tanggal 26 Nopember 1992, dengan JUKLAP NO.POL : 42/XI/1992 ; Tanggal 26 Nopember 1992 ; Tentang Pembentukan POKDARKAMTIBMAS di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disadur dari berbagai sumber. Karena keterbatasan informasi, mohon pencerahan  sidang pembaca. Terima kasih.

Sejarah Mitra Jaya

 Sebagaimana kita pahami bahwa Bela Negara bukan hanya menjadi tugas TNI, melainkan tugas dan kewajiban seluruh bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dimana pada pasal 2 dinyatakan bahwa “Hakikat pertahanan negara adalah  segala  upaya  pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri”.  Hal ini juga diamanatkan   dalam  pasal  27  ayat  (3)  UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Maka untuk menunjang dan membantu Babinsa dalam hal teritorial maka dibentuklah Mitra babinsa yang bertujuan untuk membantu Babinsa dalam kewilayahan sebagai ujung tombak diwilayah dalam hal memberikan informasi cepat.

Pada tanggal 8 september 1999 diterbitkan ST dari panglima TNI dengan No. ST/510-5/1999 Mitra Babinsa berubah nama menjadi Mitra Jaya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja mitra yang dibentuk oleh TNI AD dalam membantu aparat TNI AD yang berada diwilayah KODAM JAYA.

ST ini bersifat sementara dan dapat dilaksanakan perubahan sesuai dengan perkembangannya.

Sejarah Pokdar Kamtibms

Bahwa pada dasarnya kebutuhan hakiki masyarakat dalam mempertahankan keberadaannya antara lain adalah kebutuhan akan rasa aman. 

Rasa aman ini akan lebih dirasakan manfaatnya dalam kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh yang dapat dilihat dari berbagai sektor kehidupan, baik keserasiannya, keselarasannya dan keseimbangannya berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ; BAB I , Pasal 3 ayat 1)c. 

Pengembangan Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Tetap Bertumpu Pada Sistem Pengamanan Swakarsa Dan Kiat Pembinaan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kamtibmas. 

Dan ini sudah dilaksanakan sejak tahun 1984 oleh Kelompok Masyarakat Peduli Keamanan Lingkungan.
Hal ini harus ditingkatkan secara terus menerus dimana sesuai dengan Fungsi Kepolisian Sosiologik harus ditindak lanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memberikan tempat hak hidup.

Bahwa pada hakekatnya Kelompok Masyarakat yang sadar akan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah MITRA POLRI (Masyarakat Yang Tergabung Pada Organisasi POKDARKAMTIBMAS - Kelompok Sadar Keamanan & Ketertiban Masyarakat) dan dalam usahanya untuk menjadi PELOPOR dengan segala upaya yang didalam berkegiatan selalu terencana serta sistematis untuk menyiapkan, membentuk, membina masyarakat peduli lingkungan kamtibmas.

Organisasi Pokdarkamtibmas dibentuk secara Nasional berdasarkan :
SKEP KAPOLRI, No : SKEP/661/XI/1992 ; Tanggal 26 Nopember 1992, dengan JUKLAP NO.POL : 42/XI/1992 ; Tanggal 26 Nopember 1992 ; Tentang Pembentukan POKDARKAMTIBMAS di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Addendum :
SKEP KAPOLRI, No : SKEP/831/XI/2005 ; Tanggal 25 Nopember 2005 ; Tentang Pembinaan POKDARKAMTIBMAS.

SKEP KAPOLRI, No : SKEP/737/X/2005 ; Tanggal 13 Oktober 2005 ; Tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan Tugas Polri.

SKEP KAPOLRI, No : SKEP/433/VII/2006 ; Tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Perpolisian Masyarakat (POLMAS).

Kedudukan Pengurus Organisasi ditingkat POLDA : Kepala Biro Binamitra (Pengurus Pokdarkamtibmas Tingkat Daerah); ditingkat POLRES : Kepala Bagian Binamitra (Pengurus Pokdarkamtibmas Tingkat Resor); ditingkat POLSEK : Kapolsek (Pengurus Pokdarkamtibmas Tingkat Sektor & SubSektor);

Adapun Kedudukan Anggota seluruhnya berada ditingkat POLSEK, dibawah koordinasi Babinkamtibmas.Pol & Ka.SubSektor.

Motto Pokdarkamtibmas " SATUNYA KATA DENGAN PERBUATAN "

Sejarah Singkat Pokdar Kamtibmas

Tahun 1992 lalu Astaman masih aktif sebagai polisi. Dia menjabat Direktur Pembinaan Masyarakat Mabes Polri. Makanya Dia jadi pendiri Pokdar Kamtibmas bersama beberapa Jenderal lainnya.

"Dulu Pokdar Kamtibmas dibentuk karena kita butuh masyarakat yang memang benar-benar ingin menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Dulu kan bingung, masyarakat yang mana yang harus menjaga keamanan di masyarakat. Maka itulah dibentuk Pokdar Kamtibmas yang isinya masyarakat yang memiliki kesadaran lebih tinggi dari masyarakat lainnya terkait ketertiban dan keamanan," ujar Astaman.

Itulah pemikirannya terakhir terakhir kali sebagai polisi. Sebab tahun 1993 Astaman pensiun dari polisi dengan pangkat Inspektur Jenderal. Ternyata setelah itu Pokdar Kamtibmas terus beregenerasi sementara Astaman pensiun.

AWAL MULA SEJARAH RAPI

             

RAPI adalah satu-satunya Organisasi penyelenggara Komunikasi Radio Antar Penduduk yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sejak pertama berdirinya pada tahun 1980 hingga sekarang. Wadah ini disahkan sesuai dengan SK Mentri perhubungan Nomor SI 11 / HK 501 / Phb – 80, tentang Perizinan Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk Indonesia pada tanggal 06 Oktober 1980.

            
Awalnya, pada tahun 1980 sampai 1993, RAPI mempunyai Logo bertuliskan KRAP (Komunikasi Radio Antar Penduduk), pada saat itu RAPI hanya diijinkan mengudara pada Frekuensi 11 meter band yang diistilahkan saat itu dengan nama KRAP. Dan setelah dikeluarkannya SK Dirjen Postel Nomor 92 tahun 1994 tentang penyelenggaraan KRAP, RAPI diizinkan bekerja pada 2 meter band, Sehingga logo RAPI pun ikut diganti dengan logo yang bertulisan RAPI (seperti yang ada sekarang).

            Banyak dikalangan masyarakat yang menganggap bahwa KRAP itu adalah nama Organisasi RAPI terdahulu, tentu hal ini salah besar. Perlu dipahami bahwa KRAP adalah suatu sistem komunikasi radio yang nama aslinya Citizen Band (CB).

            Semenjak tahun 1958 di Amerika Serikat pemakaian KRAP secara resmi dilegalisir yang dikoordinir oleh Badan Federal Comunications Commission (FCC). Di Amerika, KRAP telah begitu memasyarakat sehingga beberapa instansi secara resmi aktif ikut terjun di dalamnya, diantaranya Kepolisian, SAR, Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Kecelakaan ataupun instansi strategis lainnya. Instansi-instansi ini selalu memonitor pada suatu jalur tertentu (sekarang menggunakan jalur 9) yang disebut "jalur Gawat Darurat", apabila terdengar berita yang sifatnya meminta bantuan, maka instansi yang bersangkutan siap membantunya.

            Kembali ke Indonesia, penggunaan KRAP belum bisa dipastikan secara detail kapan masuknya, yang jelas penggunaan fasilitas ini sudah cukup lama digunakan oleh rekan-rekan brekeran. KRAP memang diperuntukkan bagi anggota masyarakat terutama sebagai sarana komunikasi radio bila masyarakat mendapat kesulitan. Kesulitan tersebut dapat berupa kehabisan bahan bakar di tengah jalan, kecelakaan lalu lintas yang membutuhkan pertolongan segera, terjadi tanah longsor ataupun bencana emergancy lainnya. 

            Pada tahun 1975 adalah merupakan awal tumbuhnya pemakaian KRAP untuk komunikasi yang bersifat hobby. Pemilik KRAP yang selalu saling berhubungan dengan orang lain yang akhirnya tumbuh rasa kebersamaan serta membentuk kelompok-kelompok yang sehaluan. Tumbuhnya pemakaian KRAP semula hanya terbatas di kota-kota besar saja, seperti Jakarta, bandung dan Medan akan tetapi, dalam beberapa saat saja telah menjalar ke kota-kota kecil. Di satu kota saja timbul beberapa kelompok yang menyebut dirinya organisasi seakan-akan telah resmi, sedangkan tak ada satu organisasi KRAP yang resmi sebelum akhir 1980. Dapat dikatakan pemakaian perangkat KRAP sampai akhir 1980 merupakan pelanggaran, karena belum ada satu aturanpun yang mengesahkannya.

            Kegunaan KRAP bukan hanya seperti yang disebut di atas saja, melainkan lebih luas lagi misalnya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan gedung-gedung seperti pemberi komando bagi para pekerja dan banyak dimamfaatkan untuk keperluan sport dan sebagainya. Tidak setiap Negara mengizinkan pemakaian KRAP. Hanya beberapa Negara tertentu saja yang melegalisir penggunaan KRAP ini.

            Seperti di Amerika Serikat, Indonesia juga memberlakukan frekuensi 26,965 MHz sampai 27,405 MHz. Untuk keperluan Komunikasi Antar Penduduk. Frekuensi ini dibagi menjadi 40 aluran (channel) sama dengan di Amerika Serikat. Alur 9 telah diatur untuk menyampaikan berita gawat darurat yang menyangkut keamanan Negara, ketertiban umum, keselamatan jiwa dan harta benda. Sekalipun sama-sama menggunakan gelombang radio, KRAP berbeda dengan Radio Amatir. Masing-masing dibatasi dalam penggunaan gelombang radio yang telah dijatahkan dalam penggunaannya.

            Dalam rangka pelaksanaan keputusan Menteri Perhubungan Nomor SI,11 / HK 501 / Phb - 80 tentang perizinan penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk maka perlu didirikan suatu Organisasi yaitu Organisasi Radio Antar Penduduk yang bertugas antara lain untuk membantu Pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan terhadap para penyelenggara komunikasi Radio Antar Penduduk.

            Untuk keperluan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian organisasi tersebut perlu segera ditetapkan susunan Pengurus Pusat organisasi tersebut. Oleh karena itu Direktur Jenderal Pos dan telekomunikasi pada tanggal 31 Oktober 1980 dengan suratnya Nomor 6356/OT.002/Ditfrek/80 menunjuk kelompok formatur, yaitu :

1.             Soedarto

2.             Eddie M Nalapraya.

3.             Soetikno Buchari.

4.             A. Protomo Bc. T.T.

5.             Lukman Arifin SH.

Tugas formatur tersebut adalah :

·                     Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari Organisasi KRAP ditingkat Pusat.

·                     Menyusun Pengurus Pusat dari Organisasi KRAP.

            Setelah dilakukan musyawarah dan dengan berbagai pertimbangan maka akhirnya terbentuklah susunan keanggotaan kepengurusan Pusat Organisasi Radio Antar Penduduk  Indonesia yang disingkat RAPI, yang mempunyai masa kerja selama dua tahun.

            Didirikan Organisasi RAPI sebagai satu-satunya Organisasi bagi para penyelenggara Komunikasi Radio Antar Penduduk, dengan demikian tak ada lagi organisasi lain yang sah selain RAPI yang berhak mengelola KRAP.

            Organisasi tersebut didasarkan atas Keputusan Dirjen Postel No.125/Dirjen/1980. Dirjen Postel menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PENDIRIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS PUSAT ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK, tertanggal 10 November 1980. Yang setiap tahun diperingati sebagai hari jadi atau Ulang Tahun RAPI.

Asal Usul Radio Di Indonesia

Radio Republik Indonesia.
Melalui situsnya dijelaskan bahwa RRI atau Radio Republik Indonesia secara resmi didirikan pada tanggal 11 September 1945, oleh para tokoh yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang di 6 kota.
Rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam, Jakarta, menghasilkan keputusan mendirikan Radio Republik Indonesia dengan memilih Dokter Abdulrahman Saleh sebagai pemimpin umum RRI yang pertama.
Rapat tersebut juga menghasilkan suatu deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945, yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI.

Penghapusan Departemen Penerangan oleh Pemerintah Presiden Abdurahman Wahid dijadikan momentum dari sebuah proses perubahan government owned radio ke arah Public Service Boradcasting dengan didasari Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2000 yang ditandatangani Presiden RI tanggal 7 Juni 2000.

Saat ini RRI memiliki 52 stasiun penyiaran dan stasiun penyiaran khusus yang ditujukan ke Luar Negeri dengan didukung oleh 8500 karyawan.

Kecuali di Jakarta, RRI di daerah hampir seluruhnya menyelenggarakan siaran dalam 3 program yaitu Programa daerah yang melayani segmen masyarakat yang luas sampai pedesaan, Programa Kota (Pro II) yang melayani masyarakat di perkotaan dan Programa III (Pro III) yang menyajikan Berita dan Informasi (News Chanel) kepada masyarakat luas.
Di Stasiun Cabang Utama Jakarta terdapat 6 programa yaitu programa I untuk pendengar di Propinsi DKI Jakarta Usia Dewasa, Programa II untuk segment pendengar remaja dan pemuda di Jakarta, Programa III khusus berita dan Informasi, Programa IV Kebudayaan, Programa V untuk saluran Pendidikan dan Programa VI Musik Klasik dan Bahasa Asing.
Sedangkan "Suara Indonesia" (Voice of Indonesia) menyelenggarakan siaran dalam 10 bahasa.

Sekilas Sejarah Amatir Radio di Indonesia

Kegiatan Amatir radio merupakan kegiatan orang-orang yang mempunyai hobby dalam bidang tehnik transmisi radio dan elektronika, kegiatan ini disahkan, diatur dan diawasi secara global baik oleh Badan-badan telekomunikasi international seperti ITU dan IARU maupun oleh badan telekomunikasi nasional disetiap negara.
Oleh karena itu dalam melakukan kegiatannya mereka mempunyai dan berlandaskan KODE ETIK AMATIR RADIO.

Kegiatan amatir radio di Indonesia dimulai pada tahun 1930-an ketika Indonesia masih dalam jajahan Belanda atau Hindia Belanda.
Sangat sedikit orang yang dipercaya oleh kekuasaan untuk memiliki izin amatir radio saat itu.
Dua diantara mereka yang disebut-sebut sebagai pelopor adalah : Rubin Kain (YB1KW) yang izinnya didapat tahun 1932.
Beliau telah meninggal pada tahun 1981.
Yang kedua adalah B. Zulkarnaen (YB0AU) yang izinnya didapat pada tahun 1933.
Beliau juga telah meninggal pada tahun 1984.

Semua aktifitas amatir radio dihentikan pada saat pendudukan Jepan dan Perang Dunia II, namun ada dari sebagian mereka yang tetap nekat beroperasi dibawah tanah untuk kepentingan Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Tahun 1945, proklamasi kemerdekaan RI disiarkan ke seluruh dunia dengan menggunakan sebuah pemancar radio revolusioner yang dibuat sendiri oleh seorang amatir radio yang bernama Gunawan (YB0BD).
Jasa YBoBD ini diakui oleh Pemerintah dan sebagai penghargaannya, pemancar radio buatan Gunawan tersebut di simpan di Museum Nasional Indonesia.

Selanjutnya, kegiatan amatir radio diselenggarakan kembali pada tahun 1945 sampai dengan 1949.
Namun karena alasan keamanan dalam negeri, pada tahun 1950, pemerintah melarang kegiatan amatir radio hingga tahun 1967.
Landasan pelarang itu adalah Undang-undang No. 5/1964 yang menegaskan hukuman yang sangat berat bagi mereka yang memiliki pemancar radio tanpa izin.

Pada tahun 1966, amatir radio memperjuangkan kepentingannya kepada pemerintah agar amatir radio dapat diselenggarakan kembali di Indonesia.
Akhirnya, dengan Peraturan Pemerintah No. 21/1967, pemerintah mengizinkan kembali kegiatan amatir radio.

Melalui Konferensi Amatior Radio yang pertama pada tgl. 9 Juli 1969 di Jakarta, didirikan organisasi yang bernama Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI).
Pada Munas ORARI tahun 1977, nama organisasi dirubah menjadi Organisasi Amatir Radio Indonesia dengan singkatan yang sama hingga sekerang.

Terbentuknya ORARI dapat dikatakan berawal di Jakarta dan Jawa Barat atau pulau Jawa pada umumnya dan diprakarsai oleh kegiatan aksi mahasiwa , pelajar dan kaum muda, diawal tahun 1965 sekelompok mahasiwa publistik yang tergabung dalam wadah KAMI membentuk radio siaran perjuangan bernama Radio Ampera, mulai saat itu juga bermunculanlah radio siaran lainya seperti Radio Fakultas Tehnik UI, Radio Angkatan Muda, Kayu Manis, Draba, dll.

Sudah tentu semua radio siaran itu merupakan siaran yang tak memiliki izin alias Radio gelap.
Sadar karena semakin banyaknya radio siaran bermunculan yang memerlukan suatu koordinasi demi tercapainya perjuangan ORBA maka dibentuklah pada tahun 1966 oleh para mahasiwa suatu wadah yang diberi nama PARD (Persatuan Radio Amatir Djakarta) diantaranya terdapat nama-nama koordinatornya seperti Willy A Karamoy. Ismet Hadad, Rusdi Saleh, dll.

Di Bandung juga terbentuk PARB.
Bagi anggota yang hanya berminat dalam bidang teknik wajib menempuh ujian tehnik dan bagi kelompok radio siaran disamping perlu adanya tehnisi yang telah di uji juga wajib menempuh ujian tehnik siaran dan publisistik.
Setelah itu kesemuanya diberi callsign menggunakan prefix X, kode area 1 s/d 11 dan suffix 2 huruf sedangkan huruf suffix pertamanya mengidentifikasikan tingkat keterampilannya A s/d F seperti X6AM, X11CB dsb sedangkan untuk radio siaran diberi suffix 3 huruf.

Pada mulanya PARD merupakan wadah bagi para amatir radio dan sekaligus radio siaran .
Sehingga pada saat itu secara salah masyarakat mengidentikan Radio amatir sebagai radio siaran non RRI. Karena adanya tingkatan keterampilan, PARD saat itu juga menyelenggarakan ujian kenaikan tingkat.
Disamping itu terdapat juga para Amatir era 1945-1952 yang tergabung dalam PARI (Persatoean Amatir Repoeblik Indonesia 1950), diantaranya terdapat nama - nama , Soehodo †. (YBØAB), Dick Tamimi †. (YBØAC), Soehindrio (YBØAD), Agus Amanto † (YBØAE), B. Zulkarnaen †. (YBØAU), Koentojo † (YBØAV) dll.
Diantara mereka ternyata ada juga yang menjadi anggota PARD seperti, (YBØAE) dan (YBØAU).

Radio Siaran Swasta
PRSSNI sebagai wadah organisasi radio swasta di Indonesia menuliskan bahwa keberadaan radio siaran di Indonesia, mempunyai hubungan erat dengan sejarah perjuangan bangsa, baik semasa penjajahan, masa perjuangan proklamasi kemerdekaan, maupun didalam dinamika perjalanan bangsa memperjuangkan kehidupan masyarakat yang demokratis, adil dan berkemakmuran.

Di zaman Penjajahan Belanda, radio siaran swasta yang dikelola warga asing menyiarkan program untuk kepentingan dagang, sedangkan radio siaran swasta yang dikelola pribumi menyiarkan program untuk memajukan kesenian, kebudayaan, disamping kepentingan pergerakan semangat kebangsaan.
Ketika pendudukan Jepang tahun 1942, semua stasiun radio siaran dikuasai oleh pemerintah, programnya diarahkan pada propaganda perang Asia Timur Raya.
Tapi setelah Jepang menyerah kepada Sekutu 14 Agustus 1945 para angkasawan pejuang menguasai Radio Siaran sehingga dapat mengumandangkan Teks Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 ke seluruh dunia. Selanjutnya sejak proklamasi kemerdekaan RI sampai akhir masa pemerintahan Orde Lama tahun 1965, Radio Siaran hanya diselenggarakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Radio Republik Indonesia atau RRI.

Secara defacto Radio siaran swasta nasional Indonesia tumbuh sebagai perkembangan profesionalisme “radio amatir” yang dimotori kaum muda diawal Orde baru tahun 1966; secara yuridis keberadaan radio siaran swasta diakui, dengan prasyarat, penyelenggaranya ber-Badan Hukum dan dapat menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI nomor 55 tahun 1970 tentang Radio Siaran Non Pemerintah, yang mengatur fungsi, hak, kewajiban dan tanggungjawab radio siaran, syarat-syarat penyelenggaraan, perizinan serta pengawasannya.

Hingga saat ini, saya mengamati perkembangan radio swasta semakin membaik, apalagi setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998.
Terima kasih reformasi, karena sekarang saya dapat mendengarkan berita-berita aktual setiap saat melalui siaran radio swasta yang lebih kredibel.
Kita tidak lagi terpasung mendengarkan berita pada jam-jam tertentu.
Itu satu hal yang positif, bagaimana industri melihat peluang yang ada pada saat bergulirnya reformasi.



Diambil Dari duniaradio.blogspot.com